Dari New Delhi ke Aceh: Blueprint untuk Kemajuan

-
Image
“Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.” — Mahatma Gandhi Dalam bahasa Aceh, pepatah yang sejalan berbunyi, “Han bek lagee ka kheun meutuwah, bek tapeusijeut sabee na udep.” Artinya, jangan hanya mengandalkan kemuliaan masa lalu, tetapi teruslah bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Aceh, provinsi di ujung barat Indonesia dengan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 57.956 km², Aceh memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan posisi strategis. Sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian, sementara sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan hasil hutan menjadi aset berharga. Namun, tantangan seperti tingginya biaya hidup, kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, dan layanan kesehatan yang belum merata masih menghantui. Di sisi lain, New Delhi, ibu kota India, menawarkan contoh...
Post a Comment

Ketahuilah, Ini Sektor Prioritas Subsidi Pajak di Tahun 2020

-

JAKARTA – Kementerian Keuangan akan mengarahkan subsidi pajak pada 2020 untuk sektor industri manufaktur dan energi terbarukan. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (1/7/2019).


Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan subsidi pajak untuk sektor-sektor prioritas 2020 menjadi wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri. Subsidi pajak ini berupa pajak ditanggung pemerintah.

“Subsidi pajak dan insentif pajak akan tetap dipertajam untuk bidang-bidang yang benar-benar butuh subsidi pajak,” katanya.

Belum ada rincian terkait nilai alokasi maupun sektornya. Askolani hanya mengatakan sektor yang akan mendapat subsidi pajak pada industri manufaktur dan energi terbarukan seperti panas bumi. Rincian subsidi pajak akan disampaikan dalam RAPBN 2020.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti berbagai tawaran insentif fiskal yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat bertemu 21 perusahaan Jepang di Osaka. Dia mengatakan ada insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, pemerintah juga berencana mengeluarkan insentif super tax deduction untuk kegiatan riset dan vokasi.

Berikut ulasan berita selengkapnya:

Bagian Kecil dari Tax Expenditure


Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan subsidi pajak hanya sebagian kecil dari belanja perpajakan atau tax expenditure. Apalagi, dalam tax expenditure masih ada insentif pajak yang lebih besar seperti tax holiday dan tax allowance.

“Semua itu kalau dihitung [tax expenditure] bisa sampai Rp 150 triliun,” paparnya.

Kebijakan yang Komprehensif


Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adrianto mengatakan berbagai kebijakan – terutama pemberian insentif – dibuat secara komprehensif sehingga mampu memberikan efek berganda (multiplier effect).“Misalnya, insentif pajak untuk sektor industri kimia. Itu juga akan berdampak pada pengurangan impor bahan baku kimia untuk industri hilir terkait,” katanya.

Revisi Ketentuan VAT Refund


Revisi ketentuan terkait pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) untuk turis atau yang sering dikenal dengan VAT refundsegera terbit. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2010, turis hanya bisa meminta pengembalian untuk pembelanjaan dengan PPN minimal Rp500.000 di dalam satu faktur pajak khusus (FPK) dari satu toko ritel yang sama dan pada tanggal yang sama.

Nantinya, pemerintah akan merevisi ketentuan tersebut. Turis bisa mengajukan VAT refund dengan batasan minimal nilai PPN tetap paling sedikit Rp500.000. Namun, pengajuan dalam formulir permohonan untuk satu atau lebih FPK dengan batasan minimal PPN Rp50.000 per FPK. FPK bisa dari beberapa toko ritel dan dapat dengan tanggal yang berbeda.

Tarif Bea Masuk Gula Mentah Asal India


Otoritas fiskal merelaksasi tarif bea masuk gula mentah atau kasar (raw sugar) impor yang berasal dari India. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/2019 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-India Free Trade Area. Penurunan berlaku sejak 8 Juni 2019.

Empat Aturan Pelaksana UU PNBP


Pemerintah menargetkan empat aturan pelaksana Undang-Undang (UU) No.9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa selesai pada akhir tahun ini. Tim dari Kemenkumham, Sekretariat Negara, dan Kemenko Perekonomian telah melakukan pembahasan. Dari sisi fiskal, otoritas masih harus mematangkan konsep dengan stakeholder terkait maupun wajib bayar.

Keempat beleid itu adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tata Cara Penetapan Tarif PNBP, RPP Pengelolaan PNBP, RPP Tata Cara Pemeriksaan PNBP, serta RPP Kebaratan, Keringanan, dan Pengembalian.

Pendaftar Calon Anggota BPK


Sejumlah politisi – yang sebagian gagal dalam pemilihan legislatif 2019 – diketahui mendaftarkan diri sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sejumlah politisi itu adalah Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Ferry Joko Juliantono, Haerul Saleh, Wilgo Zainar, dan Pius Lustrilanang (Partai Gerindra), Daniel Lumban Tobing (PDI Perjuangan), Tjatur Sapto Edy (Partai Amanat Nasional).

Selain itu, ada pula calon petahana yakni Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasih. Mantan Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio dan mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf juga diketahui turut mendaftar. Ada pula pendiri Lion Group, Rusdi Kirana. Secara total, ada 64 orang pendaftar calon anggota BPK periode 2019-2024.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bersiaplah Para Wajib Pajak, Tahun Depan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Akan Memasuki Era Otomatisasi

-
Image
JAKARTA, 11 Juni 2019 – Reformasi pajak yang kembali digaungkan menekankan pada pembenahan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Era otomatisasi siap diimplementasikan mulai tahun depan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-12/PJ/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan Secara Otomatis. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan pembenahan proses bisnis terus dilakukan. Migrasi sistem manual ke digitalisasi mulai dilakukan untuk beberapa proses bisnis, terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepada wajib pajak. “Kita sudah berbenah, misal dengan  e-service . Kita masuk ke digitalisasi. Jadi, semua yang manual kita digitalkan dan nanti kita akan keluarkan bukti potong digital. Pembenahan juga untuk  host to host  dengan BUMN." Iwan menerangkan perubahan proses bisnis ke era digital tidak hanya pada tataran pelayanan. Fungsi internal untuk memas...
Read more

Dari New Delhi ke Aceh: Blueprint untuk Kemajuan

-
Image
“Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.” — Mahatma Gandhi Dalam bahasa Aceh, pepatah yang sejalan berbunyi, “Han bek lagee ka kheun meutuwah, bek tapeusijeut sabee na udep.” Artinya, jangan hanya mengandalkan kemuliaan masa lalu, tetapi teruslah bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Aceh, provinsi di ujung barat Indonesia dengan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 57.956 km², Aceh memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan posisi strategis. Sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian, sementara sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan hasil hutan menjadi aset berharga. Namun, tantangan seperti tingginya biaya hidup, kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, dan layanan kesehatan yang belum merata masih menghantui. Di sisi lain, New Delhi, ibu kota India, menawarkan contoh...
Read more

QRIS Jadi Andalan Digitalisasi Indonesia, Tapi Mengapa Dipermasalahkan Amerika?

-
Image
Oleh Ulphi Suhendra Banda Aceh — Sejak diresmikan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019, sistem pembayaran berbasis kode QR standar nasional, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), menjadi fondasi penting dalam percepatan digitalisasi ekonomi Indonesia. Namun, langkah progresif ini kini mendapat sorotan dari Amerika Serikat yang menyebut QRIS sebagai hambatan perdagangan digital global.  (Baca juga tulisan saya yang dimuat Harian Rakyat Aceh: "QRIS, Kedaulatan Digital, dan Teguran Amerika" ) ​ Laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE Report) yang diterbitkan oleh USTR (United States Trade Representative) secara eksplisit mencantumkan kebijakan QRIS—terutama pada aspek pemrosesan lokal transaksi lintas batas dan lokalisasi data—sebagai bentuk pembatasan akses bagi penyedia layanan asing, seperti Visa, Mastercard, maupun platform teknologi keuangan asal Amerika. ​ Dari Warung ke Kota...
Read more