Dari New Delhi ke Aceh: Blueprint untuk Kemajuan

-
Image
“Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.” — Mahatma Gandhi Dalam bahasa Aceh, pepatah yang sejalan berbunyi, “Han bek lagee ka kheun meutuwah, bek tapeusijeut sabee na udep.” Artinya, jangan hanya mengandalkan kemuliaan masa lalu, tetapi teruslah bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Aceh, provinsi di ujung barat Indonesia dengan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 57.956 km², Aceh memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan posisi strategis. Sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian, sementara sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan hasil hutan menjadi aset berharga. Namun, tantangan seperti tingginya biaya hidup, kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, dan layanan kesehatan yang belum merata masih menghantui. Di sisi lain, New Delhi, ibu kota India, menawarkan contoh...
Post a Comment

KPPU Bidik Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan RSU Regional Langsa

-

Langsa, 18 Juli 2019 – Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dilaporkan mulai membidik pelaksanaan tender proyek pembangunan RSU Regional (Pusat Rujukan) Kota Langsa, Provinsi Aceh.

KPPU disebut-sebut telah mendapatkan informasi adanya dugaan persekongkolan tender tersebut. Proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.

Informasi yang dihimpun Waspadaaceh, Rabu (17/7/2019), KPPU sedang membidik data tender pembangunan RSU (Regional) Langsa senilai Rp85 miliar lebih tahun anggaran 2016 hingga 2018.

Pembangunan RSU Regional Langsa tahun 2018 dengan nilai Rp60 miliar (kode tender 17684106/Kode RUP 17657721 tanggal pembuatan 03 Agustus 2018/Dinas Kesehatan Aceh/Pemerintah Daerah Provinsi Aceh).

Lalu, pembangunan RSU Regional Langsa tahun 2017 dengan nilai Rp6 miliar (kode tender 13268106/Kode RUP 10491391 tanggal pembuatan 05 Juli 2017/Dinas Kesehatan Aceh/Pemerintah Daerah Provinsi Aceh).

Hingga embangunan RSU Regional Langsa tahun 2016 dengan nilai Rp19,5 miliar (kode tender 11714106/Dinas Kesehatan Aceh).

Dalam prosesnya, tender diduga sudah diarahkan untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu dengan bersekongkol. Persekongkolan ini dinilai menciptakan iklim persaingan usaha antar perusahaan yang tidak sehat.

“Ada laporan yang sampai ke kita. Hingga saat ini kita masih mengumpulkan data-data terkait dugaan itu terjadi. Data sudah lengkap dan potensi ke sana sudah kita temukan, akan kita publikasi dalam waktu dekat,” kata Kepala KPPU Wilayah I, Ramli Simanjuntak kepada Waspadaaceh .


Ramli menjelaskan bahwa persekongkolan tender jelas melanggar UU No 5/1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, pihaknya meminta agar masyarakat dan pelaku usaha bersaing secara sehat.

“Kita akan melakukan klarifikasi dan memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus ini,” jelasnya.

Ramli mengungkapkan belum bisa memberikan penjelasan panjang mengenai kasus ini. Namun, dia berjanji setiap tahapan akan dipublikasikan ke media.

“Maaf ya, belum bisa saya kasih penjelasan panjang. Nanti jika tahapannya berjalan, kita beritahukan,” ungkapnya.

Terkait dugaan persekongkolan tender proyek di RSU Regional Langsa, Kadis Kesehatan Aceh, Hanif, mengaku tidak tahu karena yang melakukan tender adalah ULP.

“Saya tidak tau karena bukan kami yang tender,” ujar Hanif memberi keterangan lewat WattsApp kepada Waspadaaceh, Kamis pagi ini (18/7/2019).

Dia mengarahkan konfirmasi ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur, alias Unit Pelelangan Proyek atau ULP.

Kepala ULP Aceh, Irwan Pandu Negara, yang coba dihubungi Waspadaaceh untuk konfirmasi, sejak Rabu kemarin (17/7/2019), belum memberikan respon.

Ada yang memberi saran agar disampaikan lewat pengamanan tertutup (Pantup) Ka ULP. “Abang buat saja daftar pertanyaan nanti dihubungi Pak Pandu lewat petugas Pantub,” saran seseorang, yang dekat dengan Ka.ULP.

Namun hingga Kamis hari ini (18/7/2019), pertanyaan Waspadaaceh juga belum mendapat respon dari Ka ULP, terkait tender proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Regional di Langsa tersebut.

Menurut informasi, Ka ULP Irwan Pandu Negara selama ini memang sangat sulit dihubungi berkenaan dengan konfirmasi terkait paket proyek yang dilelang oleh unit kecil, tapi sangat berkuasa atas triliunan rupiah nilai ribuan paket proyek Pemerintah Aceh. Antara lain proyek yang ditender di RSU Regional Langsa senilai Rp85 miliar tersebut. (sumber: WaspadaAceh)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bersiaplah Para Wajib Pajak, Tahun Depan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Akan Memasuki Era Otomatisasi

-
Image
JAKARTA, 11 Juni 2019 – Reformasi pajak yang kembali digaungkan menekankan pada pembenahan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Era otomatisasi siap diimplementasikan mulai tahun depan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-12/PJ/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan Secara Otomatis. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan pembenahan proses bisnis terus dilakukan. Migrasi sistem manual ke digitalisasi mulai dilakukan untuk beberapa proses bisnis, terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepada wajib pajak. “Kita sudah berbenah, misal dengan  e-service . Kita masuk ke digitalisasi. Jadi, semua yang manual kita digitalkan dan nanti kita akan keluarkan bukti potong digital. Pembenahan juga untuk  host to host  dengan BUMN." Iwan menerangkan perubahan proses bisnis ke era digital tidak hanya pada tataran pelayanan. Fungsi internal untuk memas...
Read more

Dari New Delhi ke Aceh: Blueprint untuk Kemajuan

-
Image
“Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.” — Mahatma Gandhi Dalam bahasa Aceh, pepatah yang sejalan berbunyi, “Han bek lagee ka kheun meutuwah, bek tapeusijeut sabee na udep.” Artinya, jangan hanya mengandalkan kemuliaan masa lalu, tetapi teruslah bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Aceh, provinsi di ujung barat Indonesia dengan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 57.956 km², Aceh memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan posisi strategis. Sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian, sementara sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan hasil hutan menjadi aset berharga. Namun, tantangan seperti tingginya biaya hidup, kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, dan layanan kesehatan yang belum merata masih menghantui. Di sisi lain, New Delhi, ibu kota India, menawarkan contoh...
Read more

QRIS Jadi Andalan Digitalisasi Indonesia, Tapi Mengapa Dipermasalahkan Amerika?

-
Image
Oleh Ulphi Suhendra Banda Aceh — Sejak diresmikan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019, sistem pembayaran berbasis kode QR standar nasional, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), menjadi fondasi penting dalam percepatan digitalisasi ekonomi Indonesia. Namun, langkah progresif ini kini mendapat sorotan dari Amerika Serikat yang menyebut QRIS sebagai hambatan perdagangan digital global.  (Baca juga tulisan saya yang dimuat Harian Rakyat Aceh: "QRIS, Kedaulatan Digital, dan Teguran Amerika" ) ​ Laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE Report) yang diterbitkan oleh USTR (United States Trade Representative) secara eksplisit mencantumkan kebijakan QRIS—terutama pada aspek pemrosesan lokal transaksi lintas batas dan lokalisasi data—sebagai bentuk pembatasan akses bagi penyedia layanan asing, seperti Visa, Mastercard, maupun platform teknologi keuangan asal Amerika. ​ Dari Warung ke Kota...
Read more