Dari New Delhi ke Aceh: Blueprint untuk Kemajuan

-
Image
“Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.” — Mahatma Gandhi Dalam bahasa Aceh, pepatah yang sejalan berbunyi, “Han bek lagee ka kheun meutuwah, bek tapeusijeut sabee na udep.” Artinya, jangan hanya mengandalkan kemuliaan masa lalu, tetapi teruslah bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Aceh, provinsi di ujung barat Indonesia dengan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 57.956 km², Aceh memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan posisi strategis. Sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian, sementara sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan hasil hutan menjadi aset berharga. Namun, tantangan seperti tingginya biaya hidup, kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, dan layanan kesehatan yang belum merata masih menghantui. Di sisi lain, New Delhi, ibu kota India, menawarkan contoh...
Post a Comment

Cara Update Sertifikat Elektronik Yang Telah Kedaluwarsa di Aplikasi e-Faktur Pajak

-
Pelayanan perpajakan saat ini terus menuju era digitalisasi. Langkah ini diambil demi memudahkan wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban pajaknya, sekaligus menjadikannya lebih efisien.

Namun demikian, tidak jarang wajib pajak mengeluhkan pelayanan pajak secara digital ini. Mulai dari, aplikasi yang gagal diakses, koneksi Internet yang lambat, susah Login dan persoalan-persoalan digital lainnya.

Salah satu persoalan yang bisa jadi menimpa Anda adalah ketika menggunakan aplikasi e-faktur pajak. Misalnya, saat Anda sedang mengakses e-faktur untuk membuat faktur pajak atau saat Anda meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di aplikasi e-nofa di browser Mozilla Firefox, tiba-tiba muncul notifikasi ‘secure connection failed’ atau Error ETAX-API-00010.

Bagi Anda yang mengakses e-faktur melalui browser Google Chrome, mungkin Anda pernah melihat notifikasi "this site can’t provide a secure connection. efaktur.pajak.go.id didn't accept your login certificate, or one may not have been provided". Lantas bagaimana solusinya? Ada dua hal yang menjadi penyebab itu terjadi.

Pertama, sertifikat elektronik belum terinstal di browser. Kedua, sertifikat elektronik terinstal tetapi sudah kedaluwarsa (maksimal 2 tahun sejak tanggal penerbitan). Berikut akan dijelaskan bagaimana cara memperbarui atau mengupdate sertifikat elektronik di e-faktur pajak.


Sebelum masuk ke cara mengupdate, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu sertifikat elektronik. Menurut Ditjen Pajak, sertifikat elektronik berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Ditjen Pajak (DJP).

Layanan pajak yang disediakan DJP tersebut berupa:

1. Layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui halaman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak;
2. Penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak untuk pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur); dan/atau
3. Layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak.


Cara Update Sertifikat Elektronik Yang Telah Kedaluwarsa


Langkah pertama, simpan file sertifikat digital / elektronik yang baru Anda dapatkan dan atau download di aplikasi e-Nofa atau TPT KPP di PC atau laptop.Usahakan jangan simpan di flashdisk atau media eksternal lainnya. Kemudian masuk aplikasi e-faktur, pilih menu Referensi, lalu klik Administrasi Sertifikat.


Setelah itu, klik menu Open untuk memilih file sertifikat digital tadi yang sudah disimpan. Kemudian klik Simpan. Setelah memilih sertifikat digital, Anda akan diarahkan untuk mengisi passphrase. Setelah itu, klik OK.

Apabila sertifikat user atau passphrase yang dimasukan tidak sesuai, maka akan ada notifikasi pesan Error. Klik tombol OK dan ulangi lagi. Namun apabila sesuai, akan tampil notifikasi ‘Path Sertifikat Berhasil Di update’. Semoga berhasil.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bersiaplah Para Wajib Pajak, Tahun Depan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Akan Memasuki Era Otomatisasi

-
Image
JAKARTA, 11 Juni 2019 – Reformasi pajak yang kembali digaungkan menekankan pada pembenahan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Era otomatisasi siap diimplementasikan mulai tahun depan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-12/PJ/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan Secara Otomatis. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan pembenahan proses bisnis terus dilakukan. Migrasi sistem manual ke digitalisasi mulai dilakukan untuk beberapa proses bisnis, terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepada wajib pajak. “Kita sudah berbenah, misal dengan  e-service . Kita masuk ke digitalisasi. Jadi, semua yang manual kita digitalkan dan nanti kita akan keluarkan bukti potong digital. Pembenahan juga untuk  host to host  dengan BUMN." Iwan menerangkan perubahan proses bisnis ke era digital tidak hanya pada tataran pelayanan. Fungsi internal untuk memas...
Read more

Dari New Delhi ke Aceh: Blueprint untuk Kemajuan

-
Image
“Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.” — Mahatma Gandhi Dalam bahasa Aceh, pepatah yang sejalan berbunyi, “Han bek lagee ka kheun meutuwah, bek tapeusijeut sabee na udep.” Artinya, jangan hanya mengandalkan kemuliaan masa lalu, tetapi teruslah bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Aceh, provinsi di ujung barat Indonesia dengan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 57.956 km², Aceh memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan posisi strategis. Sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian, sementara sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan hasil hutan menjadi aset berharga. Namun, tantangan seperti tingginya biaya hidup, kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, dan layanan kesehatan yang belum merata masih menghantui. Di sisi lain, New Delhi, ibu kota India, menawarkan contoh...
Read more

QRIS Jadi Andalan Digitalisasi Indonesia, Tapi Mengapa Dipermasalahkan Amerika?

-
Image
Oleh Ulphi Suhendra Banda Aceh — Sejak diresmikan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019, sistem pembayaran berbasis kode QR standar nasional, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), menjadi fondasi penting dalam percepatan digitalisasi ekonomi Indonesia. Namun, langkah progresif ini kini mendapat sorotan dari Amerika Serikat yang menyebut QRIS sebagai hambatan perdagangan digital global.  (Baca juga tulisan saya yang dimuat Harian Rakyat Aceh: "QRIS, Kedaulatan Digital, dan Teguran Amerika" ) ​ Laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE Report) yang diterbitkan oleh USTR (United States Trade Representative) secara eksplisit mencantumkan kebijakan QRIS—terutama pada aspek pemrosesan lokal transaksi lintas batas dan lokalisasi data—sebagai bentuk pembatasan akses bagi penyedia layanan asing, seperti Visa, Mastercard, maupun platform teknologi keuangan asal Amerika. ​ Dari Warung ke Kota...
Read more